Pembangunan Pelabuhan Cimalaya Perlu Dikaji Kembali

JAKARTA - Polemik pembangunan Pelabuhan Cilamaya terus berlanjut. Sejumlah pihak meminta wacana pembangunan pelabuhan dilanjutkan.

Namun harus ditentukan lokasi baru yang tidak bersinggungan dengan kepentingan lain yang ada di sana. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan wacana pembangunan pelabuhan baru untuk keperluan keluarmasuk barang memang sangat dibutuhkan. Pasalnya keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah tidak maksimal lagi dalam menampung kegiatan bongkar muat barang.

Namun pembangunan diharapkan tidak dilakukan di areal tersebut karena bersinggungan dengan kepentingan nasional lain yang ada di sana. ”Kalau kita punya pelabuhan yang bagus dan terintegrasi pasti kita dukung. Tapi memelihara, me-maintance produksi dan migas nasional yang berkontribusi terhadap kepentingan nasionaljugaharuskitajaga,” ujar Satya saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio di Cikini Jakarta kemarin.

Menurut Satya, dalam penentuan pembangunannya, Pelabuhan Cilamaya memang bertabrakan dengan kepentingan lain. Di sana menurut Satya ada sejumlah kepentingan nasional yang akan terganggu. Selain ada jalur pipa minyak dan gas miliki Pertamina, ada juga areal persawahan yang akan terdampak dalam pembangunan tersebut.

”Di 2010 kita sudah minta BP Migas (ketika itu) untuk berkirim surat kepada Kemenhub mempertanyakan implementasi ini, tujuannya supaya ada win-win solution saja. Karena ada natural resources yang menjadi penyangga kita, penyangga energi Jakarta, penyangga lifting nasional,” papar Satya.

Dia pun mempertanyakan konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang seharusnya telah menangkap adanya singgungan itu. Satya pun menengarai hal ini terjadi karena tidak ada koordinasi antarlembaga yang berkepentingan di sana sehingga yang terjadi tumpang tindih kepentingan atau overlapping . ”Saya tidak melihat MP3I itu berhasil. Kalau kita menggabungkan apa yang terjadi di Cilamaya kan masalah sebetulnya antara sektor migas yang ada di sana dengan kebutuhan pelebaran pelabuhan,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara justru melihat kewajiban itu dilaksanakan oleh Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) yang lebih dominan dalam pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Padahal semestinya untuk mengintegrasikan dua kepentingan tersebut Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)-lah yang lebih banyak berperan.

”Yang jelas kita tidak mau kajian ini hanya dilakukan JICA, justru yang harus mengambil peran adalah Bappenas,” kata Marwan. Sementara itu Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Gusti Nyoman Wiraatmadja membenarkan bahwa ada tumpang tindih dalam proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya dengan industri hulu migas di kawasan tersebut.

”Di daerah yang akan dibangun Pelabuhan Cilamaya ini arus pelayaran akan melewati fasilitas produksi minyak. Fasilitas produksi minyak yang dilewati ini tidak hanya pipa-pipa, tapi di situ ada juga 250 platform lebih di sekitar sana,” ucap Nyoman.

Dian ramdhani