Waketum PPP Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kembali menempatkan elite partai politik (parpol) pendukungnya ke dalam jajaran komisaris BUMN.

Kemarin giliran Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi yang diplot sebagai komisaris PT Timah (persero) Tbk. Selain itu, posisikomisarisutamaPTTimahdiberikan kepada pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachri Ali. Hal tersebut ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan yang berlangsung kemarin.

Emron Pangkapi mengatakan, penunjukan dirinya sebagai komisaris di BUMN tersebut lebih disebabkan latar belakangnya sebagai mantan ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) periode 1999-2004. “Saya putra asli daerah Bangka Belitung, tentu ingin meningkatkan komunikasi antara PT Timah dan masyarakat di sana,” ujarnya kemarin.

Emron menampik penunjukan dirinya itu sebagai bentuk balas budi, karena selama ini partainya merupakan pendukung pasangan Jokowi-JK. “Tidak, ini murni karena ingin ada komunikasi yang lebih baik di perusahaan tersebut,” ujarnya. Emron melengkapi daftar elite parpol pendukung dan relawan Jokowi-JK yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN.

Mereka yang lebih dulu diangkat antara lain Diaz Hendropriyono yang juga putra AM Hendropriyono. Diaz yang merupakan relawan Jokowi di pemilu presiden (pilpres) lalu ditunjuk menjadi komisaris di PT Telkomsel. Relawan lainnya yakni Refly Harun ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga, Sukardi Rinarkit ditunjuk menjadi komisaris utama BTN, dan Alexander Sonny Keraf ditunjuk menjadi komisaris independen BRI.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga jadi komisaris BUMN, yakni Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, yang ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri, dan Pataniari Siahaan yang menjadi komisaris independen BNI. Sementara politikus Partai Nasdem, Jeffry Wurangian, ditunjuk menjadi komisaris BRI.

Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai, apa yang dilakukan Presiden Jokowi semakin membuktikan dirinya tidak dapat menghindari politik balas budi yang sangat dihindarinya sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Meski demikian, Heri menganggap itu hal yang wajar sepanjang kehadiran mantan relawan itusesuaidengankebutuhandan penunjukannya tetap memegang prinsip kompetensi.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebenarnya adalah hal yang wajar. Hanya, fakta ini berbeda dengan janji mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk tidak memberikan jabatan kepada orang dengan motif balas budi. “Itu yang jadi masalah, seandainya Presiden tidak pernah berjanji mungkin masyarakat tidak akan mengkritisi,” ucap dia.

Dian ramdhani