Anggaran India Dorong Pertumbuhan

NEW DELHI - Pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi kemarin mengumumkan anggaran untuk pertama kali. Pengumuman ini sehari setelah pemerintah menyatakan waktunya telah tiba untuk reformasi mendorong perekonomian.

Modi berkuasa sejak tahun lalu dengan janji memulihkan kembali perekonomian India dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi populasi yang mencapai lebih 1,2 miliar jiwa. Meski demikian, dia dikritik karena dianggap gagal melakukan reformasi nyata.

Menurut para pakar, India memerlukan reformasi sesungguhnya untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pemuda. Jumat lalu (27/2) pemerintah memproyeksikan pertumbuhan India akan mencapai 8% pada tahun fiskal selanjutnya, naik dari sekitar 5% pada dua tahun terakhir dan melebihi China sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh paling pesat di dunia.

”Ini memberi peluang untuk meningkatkan aspirasi pemuda dan kelas menengah India untuk mewujudkan potensinya. Tampaknya India telah mencapai posisi yang bagus dan ada banyak reformasi sekarang,” ungkap pernyataan pemerintah India, dikutip kantor berita AFP. Para ekonom menyatakan, harga minyak yang rendah dan turunnya inflasi memberi peluang bagi India untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) India Arun Jaitley diperkirakan meningkatkan belanja untuk jaringan transportasi dan infrastruktur energi, sebagai bagian rencana Modi menarik bisnis asing membuka toko di India. Menkeu Jaitley mengumumkan pemotongan pajak korporat dalam anggaran penuh pertama yang dirilis pemerintahan Modi. Dia juga menjelaskan beberapa tunjangan untuk warga miskin, termasuk skema keamanan sosial universal. Jaitley menyatakan pada parlemen bahwa India sedang tumbuh ke level yang lebih kuat, inflasi turun, dan nilai tukar mata uang menguat.

” Kita mewarisi sentimen penurunan dan kebangkitan. Komunitas investor hampir meninggalkan kita. Kita menempuh jalan panjang sejak saat itu,” ucapnya. ”Kita telah mengubah perekonomian, secara dramatis memulihkan stabilitas makroekonomi dan menciptakan kondisi untuk menghapus kemiskinan secara berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dua digit.

” Sejumlah pernyataan penting Jaitley ialah langkah pemerintah untuk membangun lima proyek energi ultra mega 4.000 megawatt (MW) untuk mengatasi krisis energi; Belanja infrastruktur dinaikkan USD11,3 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; Menciptakan keamanan sosial universal yang akan memberi warga miskin India akses pada asuransi bersubsidi dan dana pensiun; Penerapan penyamaan pajak barang dan jasa pada April 2016; Dana kesejahteraan akan dibayar langsung ke rekening bank warga tidak mampu untuk memberantas korupsi; Pajak kekayaan akan dihapus dan diganti dengan biaya tambahan untuk warga super kaya; Pajak korporat akan dipangkas hingga 25% selama empat tahun mendatang.

Kamis (26/2) lalu pemerintah akan menginvestasikan lebih dari USD137 miliar untuk membangun kembali jalur kereta setelah beberapa tahun kurang mendapat investasi. Para analis menyambut berbagai rencana itu, tapi memperingatkan pemerintah harus menyeimbangkan belanja dengan keperluan untuk pengendalian fiskal.

”Pemerintah muncul dengan pendapat bahwa belanja publik sekarang penting untuk membuat sektor infrastruktur bergerak lagi dan untuk melakukannya pemerintah harus mencari jalan untuk menempatkan lebih banyak uang dalam proses investasi tanpa kompromi pada disiplin fiskal,” kata Subir Gokarn, direktur riset Brookings India. ”Ini tantangan yang sangat besar.

” Pemerintah berkomitmen memangkas defisit fiskal menjadi 4,1% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2014/2015 dari 4,5% tahun sebelumnya, berupaya meyakinkan bank sentral untuk melanjutkan pengurangan suku bunga tinggi. Selain perbaikan infrastruktur, para investor akan menagih janji pemerintah India untuk memangkas birokrasi, mempermudah pembelian lahan, dan meliberalisasi undangundang tenaga kerja yang terlalu rinci. Sejumlah proyek seperti pembersihan sungai Gangga dan pembangunan 100 smart city diperkirakan akan dilaksanakan.

PM Modi juga diperkirakan melanjutkan agenda ”Modinomic” yakni dengan memaksimalkan pemerintahan dan meminimalkan pemerintah, termasuk memberikan lebih banyak kekuasaan pada setiap negara bagian untuk mempercepat pembuatan keputusan atas sejumlah proyek. Kendati data baru menunjukkan ekonomi tumbuh lebih cepat dibandingkan proyeksi awal, banyak warga biasa belum merasakan dampaknya. Partai Bharatiya Janata yang mengusung Modi bulan lalu mengalami kekalahan dalam pemilu di negara bagian Delhi.

Ini kekalahan di pemilu sejak berkausa. Para pengkritik menilai rakyat India lelah menunggu perubahan yang dijanjikan Modi selama ini. Kepala Penasihat Ekonom India yang baru, Arvind Subramanian, menjelaskan pada parlemen pada Jumat (27/2) bahwa perekonomian masih rentan. ”Neraca membuktikan India masih mengalami pemulihan ekonomi, bukan kebangkitan ekonomi,” sebutnya.

Ekonom dari DBS di Singapura, Radhika Rao, menjelaskan bahwa anggaran yang diumumkan India pragmatis, memiliki jangkauan luas dan inklusif, sehingga memberi dampak pada jaring pengaman sosial.

Syarifudin