KPR Bersubsidi BTN Rp7,9 Triliun

Seminar itu membahas pembangunan perumahan di Indonesia pada 2015. KPR untuk rumah bersubsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 58.000 unit.

”Sementara, khusus untuk program FLPP, sejak program ini dijalankan tahun 2010 hingga 2014. Telah direalisasikan rumah lebih dari 368.000 unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp25 triliun,” ujar Direktur Utama BTN Maryono usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh DPP REI di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24%.

Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012, dan 2013. Total KPR bersubsidi yang sudah disalurkan Bank BTN sejak 1976 hingga 2014 berjumlah sekitar Rp60 triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta masyarakat Indonesia.

Maryono berharap, program 1 juta rumah yang ditargetkan pemerintahan Jokowi-JK menjadikan BTN pemeran utama dalam merealisasikan kebutuhan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia. ”Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya,” katanya.

Dia mengatakan, ada dua peran utama BTN dalam menjadi motor realisasi program 1 juta rumah. Pertama , BTN sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi permintaan dan penawaran.

Kedua, BTN sebagai inisiator dan integrator kerja sama antar-institusi dalam meningkatkan suplai rumah. Sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan nasional, BTN telah memberikan masukan dalam mengatasi problematika perumahan nasional. Masalahnya memang cukup kompleks dan perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasinya.

Permasalahan utama menyangkut masalah suplai seperti lahan dan infrastruktur, pasokan bahan bangunan, dan peraturan menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri. Adapun terkait masalah kepemilikan rumah, seperti penghasilan masyarakat yang terbatas dan kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek.

Penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai saat ini di Indonesia belum tersedia. Menurut dia, diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan perumahan, khususnya perumahan murah. Di samping itu, intervensi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Jadi, tetap untuk mengatasi problematika perumahan nasional kuncinya ada pada political will pemerintah,” tegas Maryono. Dia menambahkan ada banyak opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Misalkan, pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka program sejuta rumah untuk rakyat kepada Bank BTN.

Atau, dapat dilakukan dengan cara penempatan dana seperti BPJS, Taspen, Bapertarum PNS, LPDP, dan sejenisnya untuk mendukung program pemerintah untuk rumah rakyat. Bisa juga dengan mekanisme pinjaman off shore dari World Bank, JICA, ADB, dan sejenisnya untuk mendukung tersedianya dana murah dari luar negeri.

Memang idealnya BTN diberikan kewenangan untuk mengelola bagaimana program rumah rakyat dapat berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah. Tentu saja tetap di bawah koordinasi Kementrian PU dan Perumahan Rakyat. Ketersediaan perumahan merupakan salah satu elemen kesejahteraan masyarakat sesuai amanah UUD 1945 dan program pemerintah Nawacita (sembilan agenda perubahan untuk Indonesia).

”Selama ini kami telah memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam penyediaan rumah nasional. Dan, kami akan tetap memberikan komitmen untuk itu,” katanya. Pengamat properti Ali Tranghanda sebelumnya mengatakan, untuk menjadikan BTN sebagai motor penggerak perumahannasional, pemerintahharus menjadikan BTN sebagai bank fokus perumahan.

Dengan begitu, ada dukungan nyata dari pemerintah untuk membuat BTN lebih besar lagi menjadi bank perumahan. ”Harus ada Keputusan Presiden yang membuat BTN menjadi bank fokus perumahan,” ujarnya. Menurut Ali, dengan komitmen BTN selama ini, perseroan diyakini mampu menyediakan rumah bagi rakyat, khususnya menengah ke bawah. Namun, BTN diharapkan juga bisa memberikan bunga kredit yang murah kepada masyarakat.

Rakhmat baihaqi