Ada Upaya Memecah KMP Lewat Golkar

JAKARTA - Sikap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali pada 30 November mendatang dinilai sebagai upaya memecah belah Koalisi Merah Putih (KMP).

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, aktivitas partai politik tidak seharusnya diintervensi pemerintah. Karena hal itu bisa mengembalikan situasi politik seperti era Orde Baru (Orba).

"Cek cok yang dihadapi Golkar adalah urusan internal Golkar. Semestinya biar saja golkar menyelesaikan masalahnya sendiri supaya diantara para elite Golkar bertanggungjawab menuntaskan konflik Golkar," ujarnya ketika dihubungi SINDO, Rabu 26 November 2014.

Apalagi, lanjut Siti, Partai Golkar adalah partai pemenang nomor dua dalam Pileg 2014 lalu. Artinya, keberadaannya absah secara hukum.

Siti mengakui, nuansa politiknya sangat terasa ketika Menko Polhukam menyerukan agar Munas Golkar tidak dilaksanakan di Bali. Siti juga tidak menyangkal jika ada upaya-upaya untuk memecah belah KMP melalui Partai Golkar.

"PPP sudah pecah dan bergabung ke KIH. Bagi kekuatan-kekuatan politik yang ada, Golkar sebagai penopang KMP memiliki posisi strategis. Sehingga bila soliditas Golkar goyah, maka akan goyah juga eksistensi KMP," pungkasnya.