Jokowi Uji Coba Kartu Sakti di Jawa Timur

SURABAYA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mulai mengujicoba Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintas (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di Jawa Timur. Dimulai dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi.

Dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat 2,8 juta keluarga kurang mampu di Jawa Timur. Ujicoba itu untuk mengetahui sejauhmana kartu sakti berhasil meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu di sana.

Spesialis Senior Komunkasi dan Pelaksanaan Program, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Rajeshanagara Sutedja mengatakan, target kartu sakti itu adalah 15,5 juta warga kurang mampu di Indonesia.

"Simpanan Keluarga Sejahtera melalui rekening simpanan uang elektronik kepada 1 juta keluarga, sekitar 181 ribu-nya untuk warga kurang mampu di Kota Surabaya, dan Banyuwangi," katanya, kepada wartawan, Rabu (26/11/2014).

Ditambahkan dia, untuk KIP, diberikan kepada 160 ribu anak usia sekolah, sekitar 9.000 di antaranya ada di Kota Surabaya,
dan Banyuwangi. Dan untuk KIS, dibagikan hampir 4,5 juta warga, dan lebih dari 600 ribunya dari Kota Surabaya dan Banyuwangi.

"Ini merupakan pilot project dari pemerintahan baru yang langsung menyasar kepada warga miskin," ungkapnya.

Dilanjutkan dia, kartu Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan uang tunai sebesar Rp200 ribu perbulan. Untuk tahun ini, bantuan tersebut akan cair selama dua bulan. Jadi masing-masing keluarga tidak mampu akan mendapatkan uang sebesar Rp400 ribu melalui uang elektronik yang bisa dicairkan ke sejumlah lembaga yang ditunjuk pemerintah.

"Pilot projectnya ada 1 juta warga miskin dalam bentuk rekening bank dan layanan digital keuangan dan 14,5 juta akan berupa simpanan di Giro Pos," jelasnya.

Menurutnya, jumlah Rp200 ribu per bulan sudah cukup bagi Keluarga miskin. TNP2K pernah melakukan survei bahwa sekitar 80 persen warga miskin ketika mendapatkan bantuan tunai pemerintah masih disimpan dalam bentuk tabungan sekitar 20 persen dari nilai bantuan.

Sehingga, asumsi bahwa warga miskin ketika mendapatkan bantuan berupa uang tunai akan habis tidak benar. "Hasil hitung-hitungan kami dengan nilai inflasi saat ini, seharusnya bantuan sebesar Rp115 ribu per bulan. Tapi pemerintah memberikan Rp200 ribu, tentunya jumlah tersebut lebih dari cukup," jelasnya.

Sementara itu, dari data yang ada, realisasi nasional Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dari 14.441.502 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah terealiasi 2.490.522 RTS se-Indonesia atau 17,25 persen.

"Sedangkan untuk Jawa Timur, dari 2.670.239 RTS sudah terealisasi sebanyak 331.216 RTS atau 12,40 persen. Ini program baru dan mekanismenya juga baru, jadi butuh untuk terus disosialisasikan ke masyarakat," pungkasnya.