Mahasiswa Gagal Blokade Tol Cipularang

PURWAKARTA - Upaya blokade Tol Cipularang yang akan dilakukan puluhan mahasiswa asal Kabupaten Purwakarta berhasil digagalkan petugas kepolisian, kemarin. Tindakan ini merupakan buntut dari aksi unjuk rasa penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pemerintah 18 November lalu.

Puluhan mahasiswa itu tergabung dalam berbagai organisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMI). Dalam aksinya, puluhan mahasiswa itu juga nyaris bentrok dengan petugas yang mengawal unjuk rasa. Ketegangan antara petugas dengan mahasiswa terjadi di depan gerbang Tol Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan pantauan KORAN SINDO, aksi mahasiswa juga sempat menyegel dan menduduki SPBU di Jalan Raya Basuki Rahmat. Selain itu, mereka juga menghadang dan me nyan dra kendaraan plat merah serta kendaraan pengangkut BBM yang melintas di jalan raya. Merasa tidak puas dengan tindakan tersebut, mahasiswa bergerak menuju gerbang Tol Jatiluhur, Purwakarta. Aksi unjuk rasa ini membuat lalu lintas kendaraan terhambat.

Melihat tindakan ini, petugas yang mengawal jalannya aksi meminta agar mahasiswa membubarkan diri. Namun, upaya tersebut tidak digubris para mahasiswa. Sehingga terjadi ketegangan antara mahasiswa dan petugas yang menghadang di depan pintu Tol Jatiuhur. Puluhan mahasiswa itu terlihat memaksa ingin masuk dan ingin memblokade jalan tol. Karena mendapat pengawalan yang ketat, para mahasiswa akhirnya memilih duduk di tengah ruas jalan menuju pintu masuk Tol Cipularang dan melakukan orasi.

Ketua PMII Cabang Purwakarta Kuswara mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM ini telah me nyengsarakan rakyat. Naiknya BBM berpengaruh besar pada harga seluruh kebutuhan pokok masyarakat. “Kami menilai bahwa kebijakan Pak Jokowi dan Pak JK ini lebih bertujuan menyengsarakan rakyat bukan menyejahterakan rakyat,” kata dia.

Dalam aksi ini para mahasiswa mendesak pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan menaikan harga BBM. Jika kenginan tersebut tidak direalisasikan, maka pihaknya atas nama rakyat Indonesia meminta presiden terpilih priode 2014-2019 segera mundur dari jabatannya. Mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika keinginannya tidak dipenuhi.

“Kami tidak akan diam jika pemerintah tidak mementingkan kesejahrataan rakyatnya, bahkan malah menyengsarakat rakyat. Sekarang kami belum siap menerima mahalnya kebutuhan pokok. Kenaikan BBM berdampak besar pada harga-harga kebutuhan pokok masyarakat Pak Presiden,” ungkap dia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan program yang beroreintasi untuk mengantisipasi gejolak akibat kenaikan BBM. Asisten Daerah Bidang Kesra Setda Jabar Ahmad Hadadi mengaku, Pemprov Jabar telah menyiapkan beberapa program yang dapat mengatasi dampak kenaikan BBM. Menurut dia, program tersebut telah tertata dan segera dilakukan.

Dia menjelaskan, salah satu program yang akan dilakukan adalah menggelar operasi pasar untuk komoditi beras yang akan dilakukan Badan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog. Langkah ini, dimaksudkan untuk mencegah kelangkaan beras di masyarakat. “Ribuan ton beras sudah disiapkan. Operasi pasar digelar di daerah-daerah yang mengalami kelangkaan beras,” ujarnya, kemarin.

Program kedua, kata dia, antisipasi pengendalian kenaikan transportasi dengan menetapkan kenaikan biaya angkutan umum pekan lalu. Menurutnya, kenaikan harga transportasi tidak membebani masyarakat. “Program ketiga, di sektor ketenagakerjaan, dengan dampak BBM menimbulkan lonjakan harga sehingga harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga mengalami kenaikan,” paparnya.

Hadadi menilai, perlu didorong agar besaran upah buruh disesuaikan dengan KHL serta tidak dipungkiri dampak tersebut ada yang berpotensi bertambahnya pengangguran akibat ada industri yang mengurangi jumlah karyawan. Untuk mengatasi pengangguran baru, Pemprov Jabar mendorong perluasan sektor tenaga kerja lain di luar industri diantaranya perluasan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Program ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sejalan dengan target perluasan lapangan kerja baru sebanyak 2 juta yang harus dicapai sampai tahun 2018,” ujarnya.

Didin Jalaludin/ Yugi Prasetyo