Larangan Jokowi Rugikan Pemerintah

JAKARTA - DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi Surat Edaran Sekretaris Kabinet (SE Seskab) karena menilai surat tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap DPR secara kelembagaan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon pun mengingatkan Jokowi atas konsekuensi yang akan ditanggung jika bersikukuh melarang menterinya menghadiri panggilan DPR seperti tersendatnya program pemerintah. ”Misalnya tidak hadir dan kemudian tidak bisa disahkan juga APBN-P-nya, kalaumereka mengajukan anggaran perubahan, lantas mereka mau mendapat anggaran dari mana? Mau dapat anggaran dari langit?” tegas Wakil Ketua Umum Gerindra itu.

Menurut Fadli, tidak semestinya pemerintahan Jokowi berbuat sesuka hati tanpa melihat aturan konstitusi yang berlaku. Karena itu dia meminta agar pemerintahan Jokowi-JK taat pada konstitusi yang ada dengan merevisi suratnya. ”Ini bukan bananarepublic , ini Republik Indonesia. Jadi ada aturan main yang sudah diatur Konstitusi,” jelasnya.

Dia menegaskan, jika Presiden menahan menterinya untuk rapat di DPR, bukan DPR yang rugi, tapi pemerintah sendiri. DPR sendiri sudah bisa bekerja. ”Kalau pemerintah merevisi surat itu demi kepentingan pemerintah sendiri karena pemerintah yang akan membutuhkan persetujuan- persetujuan DPR,” ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum menerima SE Seskab. Namun dia berharap pemerintah dan DPR menjalin sinergi yang baik dan kuat karena pemerintah mendapat amanat rakyat untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

”Dan DPR punya fungsi pengawasan, membuat undang-undang, anggaran, dan berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu sama-sama melalui proses yang panjang dengan usulan dan juga kepercayaan dari rakyat,” kata Novanto di Gedung DPR. DPR, lanjut dia, mengharapkan pemerintah betul-betul percaya kepada DPR karena sebagai petinggi negara tentunya DPR dan pemerintah akan menjadi sorotan publik.

Publik akan melihat bagaimana kinerja pemerintah dan DPR yang telah mereka pilih. Karenanya, sudah sepatutnya DPR dan pemerintah menampilkan kinerja yang baik guna pembangunan yang lebih baik.”Jadi, sesegera mungkin kita sudahi, lakukan yang terbaik sehingga kita dapat menjalankan fungsi dan kontrol yang lebih baik,” urai Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Dalam menjalankan program-program besar, menurut dia pemerintah tentu tetap membutuhkan persetujuan DPR dalam alokasi APBN. Bukan hanya programprogram yang akan datang, tapi juga program lama seperti percepatan pembangunan perdesaan dan ini harus dilaksanakan secepatnya. ”Kita juga sudah melakukan proses yang panjang antara KIH dan KMP dan sekarang tidak ada lagi perbedaan,” terangnya.

Sebagai ketua DPR, dia pun mengajak pemerintah untuk bekerja bersama. Dia berharap kerja sama ini bisa dilanjutkan secara cepat, efisien, dan produktif. Dengan situasi demikian, programnya bisa dijalankan dengan baik dan yang terpenting adalah bagaimana hubungan antara DPR dan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik.

”Kita sama-sama diperlukan oleh rakyat, ditunggu rakyat untuk pembangunan dan ini yang harus kita perlihatkan,” ujarnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo menjelaskan, SE Seskab muncul karena Presiden ingin relasi antara pemerintah dan DPR kembali normal. Untuk bisa berelasi secara normal, DPR harus solid terlebih dulu. Indikator DPR solid itu didasarkan pada selesainya perubahan terhadap UU MD3.

”Jadi saya kira karena perubahan itu akan dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak lama, ya kita sabar dulu,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR. Menurut Arif, kalau pada masa persidangan ini revisi ini bisa diselesaikan, Januari 2015 mendatang DPR sudah kembali normal. Jadi, prinsipnya soal waktu saja dan selesaikan dulu revisi UU MD3 ini karena hal ini menjadi tonggak konsolidasi DPR itu terwujud atau tidak.

”Kalau perubahan UU ini gagal, konflik, hiruk-pikuk, kegaduhan akan terus berlanjut. Tapi kalau ini selesai, mulai Januari situasinya bisa dibilang sudah normal, dan saya kira pemerintah pasti akan hadir dalam rapat di DPR,” papar anggota Komisi II DPR itu.

Mengenai penilaian bahwa Jokowi tak memahami sistem pemerintahan dengan SE Seskab ini, dia menilai hal itu sebagai penilaian yang berlebihan dan mereka (para legislator) pura-pura tidak tahu tentang situasi sebenarnya di DPR. Faktanya, situasi di DPR masih karut-marut.

”Jadi, mari selesaikan dulu, supaya situasinya kondusif. Nah itu menjadi dasar relasi antara pemerintah dengan DPR yang baik. DPR tentu saja dengan fungsi checks and balances. Pemerintah bekerja secara maksimal dan objektif,” pungkasnya. Seperti diketahui, hubungan DPR-pemerintah kembali memanas setelah sejumlah menteri menolak menghadiri undangan rapat dengan sejumlah komisi DPR.

Menteri dimaksud antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menkumham Yasonna H Laoly. Mereka menolak datang karena adanya SE Seskab. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Idil Akbar menilai langkah Jokowi mengeluarkan SE Seskab yang melarang menteri hadir pada rapat kerja di DPR tidak tepat.

Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bisa memisahkan antara dinamika parlemen dengan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang seharusnya berkoordinasi dengan DPR. ”Jika melarang menteri rapat dengan DPR, itu sama saja Jokowi membuka ruang konflik baru dengan DPR. Ini situasi yang tidak baik untuk hubungan bernegara,” ujarnya kemarin. Idil juga menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terlalu protektif terhadap para menterinya.

Menurutnya, sejak menteri dilantik, saat itu pula mereka punya kewajiban untuk bekerja sama dengan DPR. Mengenai pernyataan Jokowi bahwa menteri belum seharusnya rapat dengan DPR karena baru sebulan dilantik juga dinilai keliru. Menurut dia, sudah ada beberapa kebijakan pemerintah dalam sebulan ini yang memang harus dijelaskan oleh menteri.

”Terutama kenaikan harga BBM. Itu kan harus dijelaskan ke DPR biar publik tahu,” ujarnya. Idil mengatakan, Jokowi sebaiknya memberi alasan yang substantif mengapa menterinya tidak diberi izin rapat dengan DPR. ”Alasan bahwa DPR saat ini masih dilanda kisruh, itu sama sekali tidak substantif,” ujarnya.

Menurutnya, Jokowi juga seharusnya bijak dalam menyikapi konflik di DPR. ”Bahkan DPR tandingan itu kan dimunculkan oleh fraksi pendukung Jokowi. Jadi tidak tepat kalau kemudian seolah-olah itu lembaga DPR yang bermasalah,” ujar Idil.

Kiswondari/Bakti m munir