Menko Polhukam Larang Munas Golkar, Intervensi atau Saran?

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno melarang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali pada 30 November 2014 menimbulkan polemik.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai jika ucapan Menko Polhukam sebatas permintaan maka bisa dianggap wajar.

"Tapi jika Pak Menkopolhukam menginstruksikan Polri (melarang munas), itu yang tidak elegan," ujar Gun Gun kepada Sindonews, di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurut dia, pernyataan Menko Polhukam berpotensi menimbulkan tafsir negatif terhadap pemerintah.

Pemerintah, kata dia, bisa dituduh mengintervensi proses yang terjadi di internal Golkar. "Saya khawatir tafsir itu diartikan bentuk intervensi dia (Menko Polhukam) terhadap Golkar. Nah ini yang harus dihindari," ujarnya.

Dia mengatakan jika pelarangan itu karena ingin menjaga kondusivitas Bali maka hal itu bisa dilakukan sendiri oleh Polri.

Menurut Gun Gun, Polri bisa mengkaji dan menganalisa potensi gangguan keamanan di masing-masing daerah.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno pada Selasa 25 November 2014 menyatakan telah meminta Mabes Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali pada 30 November 2014.

Selain untuk menghindari potensi kericuhan, Menko Polhukam juga menyatakan akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.

Tedjo juga khawatir adanya travel warning atau peringatan bepergian ke Indonesia dari sejumlah negara, jika Bali tidak kondusif.

Seperti diberitakan sebelumnya, keributan terjadi di Kantor DPP Partai Golkar pada Selasa 25 November 2014. Dua kubu massa terlibat bentrok saat rapat pleno persiapan Munas IX Golkar sedang berlangsung.