Pemerintah Akan Terjunkan Tim Pendamping Terkait Dana Desa

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi akan menurunkan tim pendamping dalam rangka penyiapan masyarakat desa.

Mengingat mulai tahun depan, desa akan mendapatkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp9,7 triliun.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Ja’far mengatakan, akan membentuk tim untuk diterjunkan ke desa-desa. Tim ini akan melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran.

“Kita bentuk tim pendamping dari kementerian dan akan kita seleksi rekrutmennya memenuhi standard. Kita akan melakukan pelatihan untuk para pendamping dan fasilitator itu,” kata Marwan di Kantor Transmigrasi, Jakarta, Selasa 25 November 2014.

Dia mengatakan tim pendampingan akan memastikan bahwa desa dapat mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, hal ini harus dikawal agar dana desa tidak disalahgunakan.

“Pelatihan dalam rangka agar dana benar-benar akuntabel. Sehingga program yang ada di desa itu tepat sasaran,” ucapnya.

Anggaran desa ini nantinya dari pusat akan disalurkan ke kabupaten melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian baru disalurkan ke rekening desa.
Dia mengatakan penerjunan tim tersebut tidaklah terlambat.

Mengingat anggaran desa baru diturunkan sekitar bulan April. “Tidaklah (terlambat) tiga bulan cukup,” kata Marwan.

Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, anggaran desa harus difokuskan bagi pembangunan desa baik sumber daya manusia, infrastruktur maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia selama ini desa belum diperhatikan secara maksimal. Dengan anggaran yang hanya sebesar Rp9,2 triliun akan membuat kucuran dana ke desa hanya berkisar pada angka Rp500 juta.

"Itupun setelah digabung dengan alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima setiap kabupaten atau kota. Pasalnya anggaran sebesar itu akan dibagikan untuk 73 ribu desa," pungkasnya.