Koalisi Pro Jokowi Enggak Mau Disebut Ambekan

JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membantah pembentukan DPR tandingan karena sedang mengambek.

Koalisi pro pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu juga membantah jika hal itu karena tidak kebagian jatah ketua dan wakil ketua komisi DPR.

Wakil Ketua sementara DPR versi KIH, Effendi Simbolon mengatakan, koalisinya menginginkan pembagian alat kelengkapan komisi di parlemen merata, tidak hanya dikuasai oleh beberapa kelompok.

"Kami berjuang untuk proses proprosional itu terjadi dimana komposisi lima fraksi yang ada di KIH," kata Effendi dalam diskusi Polemik SINDO Trijaya bertajuk Politik Ribut DPR di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

Dia berpendapat, kelembagaan tidak bisa hanya dijalankan oleh lima stakeholders dan bukan milik partai tertentu.

Menurut dia, DPR miliki rakyat yang diwakili oleh partai politik. "Ini bukan masalah ngambek, ini serius, bukan meminta masalah hak," katanya.

Sebelumya, pengamat politik Hendri Satrio menilai KIH membentuk DPR tandingan karena sedang marah dengan KMP.

"Saya tidak setuju jika media bilang DPR versi KIH itu DPR tandingan. Tapi menurut saya, itu DPR ambekan. DPR yang ambek enggak dapat kue (kekuasaan)," tutur Hendri di tempat yang sama.