Buruh Tuntut UMP 2015 di Atas Rp3 Juta

PALEMBANG - Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel kemarin memadati Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumsel.

Mereka menuntut kenaikan upah mi nimum provinsi (UMP) 2015 sesuai standar kebutuhan hidup la yak, yakni Rp3,4 juta.

Para buruh yang me nge nakan kaus warna merah berlambang bintang itu merupakan bu ruh perkebunan, pertambangan dan lainnya yang ada di Sum sel. Mereka meminta para wakilnya yang duduk di par lemen simpatik serta turut memper juangkan apa yang menjadi tuntutan mereka.

Menurut mereka, penetapan kenaikan UMP sebesar 8,14% menjadi Rp1.825.000 per bulan, dinilai tidak memihak kepada nasib buruh. Karena angka tersebut belum dapat me menuhi kebutuhan hidup mereka. Di gedung DPRD Sumsel, para buruh disambut se jumlah pimpinan dewan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara Chairul S Matdiah didampingi sejumlah anggota lainnya.

Di hadapan para wakil rakyat itu, demonstran menyatakan, UMP Sumsel 2015 sebesar Rp1, 97 juta yang sudah dite tapkan oleh Gubernur Sumsel, be berapa hari lalu jauh dari stan dari KHL buruh terutama yang sudah berkeluarga. Karena ang ka tersebut hanya mampu mem enuhi kebutuhan bagi buruh lajang saja.

“UMP yang sudah di te tapkan tersebut bukanlah hasil survei yang dilakukan secara berkala dan di semua daerah. Mereka hanya mengambil dari nilai KHL di satu titik saja. Bagaimana bisa hal ini bisa di ja dikan dasar pengambilan kebijakan,” ujar Koordinator KASBI Sum sel Suyono Yakup, di hadapan para anggota dewan ke marin.

Kondisi ini, sambutnya, belum lagi adanya kebijakan peme rintah untuk menaikkan har ga BBM, yang akan memacu harga kebutuhan pokok seharihari. Dengan upah yang de mikian di bawah Rp2 juta tersebut jelas membuat nasib buruh semakin terpuruk. “Jangankan ba gi kami yang sudah memiliki anak lebih dari satu, buruh yang masih lajang saja akan kesulitan untuk melangsungkan per nika han jika gajinya hanya pas untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari,” katanya.

Mengenai BBM lanjut dia, antara di pusat kota dengan di daerah pedesaan sangat timpang. Dengan harga BBM sekarang Rp6.500 per liter, buruh di pedesaan harus mengeluarkan uang hampir dua kali lipat yakni Rp10.000 perliternya. Bagaimana jika kenaikan nantinya mencapai 45%, maka pengeluaran buruh akan semakin besar.

“Dewan Pengupahan dan pe merintah tidak melihat kondisi ini secara cermat. Oleh karena itu, kami secara tegas meminta agar UMP harus dikaji ulang dan dinaikkan sesuai dengan standar KHL dari hasil survei kami (KASBI),” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel berjanji untuk mengevaluasi dan memanggil dewan pengupahan untuk duduk bersama mengkaji kembali UMP yang ada sekarang. “Penghitungan untuk kenaikan UMP me mang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk men dapatkan angka tersebut harus melalui survei sehingga dapat mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan para buruh,” ujar Anita Noeringhati, kemarin.

Kendati demikian, lanjut Anita, UMP bukan hanya ke wenangan Pemprov. Banyak pihak yang terlibat, yakni dewan pengupahan, organisasi pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Artinya, ada pembahasan bersama untuk men capai kesepakatan dalam me netap kan UMP, tanpa terkecuali UMP yang sudah dita nda tangani Gubernur Sumsel sebesar Rp1,97 juta untuk 2015.

“Di sini memang pengusaha juga harus memiliki standardisasi UMP untuk mengakomodir kebutuhan dari pekerjanya. Hal demikian pula dengan pekerja, yang semestinya mengerti atau memahami situasi yang ada,” harap Anita.

Berkaitan dengan rencana kenaikan BBM, sambung politisi Golkar Sumsel ini, hal itu harus diikuti dengan kenaikan UMP. Sebab, kenaikan BBM pas ti akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. “Meski tidak memiliki ke wenangan penuh untuk kenaikan UMP, dengan mempertimbang kan itu semua, sudah sepantasnya pemprov berinisiatif untuk mengevaluasi apa yang sudah dibuat,” imbuhnya.

Sementara aksinya di Kantor Gubernur, ribuan buruh diterima Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki dan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Sumsel, Ahmad Najib serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dewi Indiriyati serta.

Namun, pertemuan Wagub dengan perwakilan buruh yang digelar hingga sore kemarin dinilai menemui jalan buntu. Tuntutan buruh yang UMP sebesar Rp3.490.000 per bulan belum dikabulkan oleh Pemprov Sumsel. Bahkan, hingga pu kul 17.00 WIB kemarin, meski dikawal puluhan pihak ke polisian, para buruh masih tetap bertahan menduduki Pemprov Sumsel hingga tuntutan mereka dikabulkan.

“Penetapan UMP itu sudah secara transparan dan dilakukan dengan mengundang sejum lah pihak,” ujar Wagub Ishak Mekki di Ruang Bina Praja, Pemprov Sumsel, kemarin. Khusus kenaikan BBM nantinya, Ishak mengaku tetap memonitor dan memperhatikan gejolak yang timbul di tengah masyarakat. Dia optimistis pemerintah pusat memiliki solusi untuk membantu masyarakat yang terkena imbas kenaikan BBM tersebut. “Tapi kita tunggu dulu,” katanya.

Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Ahmad Najib menegaskan segera menyurati kembali daerah ka bupaten/kota untuk mempercepat pembentukan dewan pengupahan. “Tapi kami minta ber sabar, termasuk usulan insentif kenaikan BBM ini nantinya,” kata dia. Sementara Ketua KASBI, Suyono menilai penetapan UMP tersebut tidak sesuai deng an kondisi kebutuhan buruh. Dalam mengambil kebijakan, seharusnya dilakukan survei per bulan dan di seluruh daerah, jangan hanya perbandingan di pusat kota.

Menurut dia, kenaikan BBM akan mempengaruhi kebutuhan pokok lainnya. Dari hasil sur vei yang dilakukan, stan dardi sasi kebutuhan buruh lajang Rp2 juta lebih. Tetapi, kenaikan justru jauh dari harapan. Apalagi bagi buruh yang sudah berkeluarga sehingga kebutuhan seharihari jauh lebih besar.

Aksi unjuk rasa ribuan kemarin mendapatkan peng awalan 500 personel kepolisian dari Polresta Palembang, yang dibantu Sat Brimob dan Dalmas Pol da Sumsel. Petugas bersiaga dengan peralatan lengkap.

Kapolresta Palembang Kom bes Pol Sabarudin Ginting mengatakan, pengamanan di lakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, massa demo diperkirakan berjumlah 5.000 orang. Guna menciptakan rasa aman, pihaknya menempatkan personelnya di tiga titik, yakni Benteng Kuto Besak, DPRD Sumsel, dan Kantor Gubernur Sumsel. “Kita terus mengimbau, supaya menjaga ketertiban umum. Karena, kepentingan masyarakat lainnya juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Ibrahim arsyad/ Andiko ta