DPR Akan Panggil Yasonna Laoly

KOMISI III langsung merespons kontroversi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas pengesahan susunan kepengurusan salah satu kubu di Partai Persatuan pembangunan (PPP).

"Ya, kami akan panggil Menkumham ke DPR," kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman kepada wartawan seusai pemilihan pimpinan Komisi III di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Pimpinan Komisi III DPR mempertanyakan integritas Menkumham Yasonna H Laoly terkait kebijakannya mengesahkan kepengurusan kubu Romi tanpa menunggu keputusan Mahkamah Partai. Langkah itu dinilai janggal karena keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)di masa kepemimpinan Menkumham Amir Syamsuddin justru meminta agar konflik internal PPP diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan itu masih berproses.

Benny mengatakan, Menkumham ditunjuk dan dilantik sebagai pembantu presiden guna bekerja untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja. "Presiden dan menteri telah mengangkat sumpah untuk bekerja sesuai undang-undang dengan seadil-adilnya," jelasnya.

Benny menegaskan, Menkumham sebaiknya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, tidak dijadikan sebagai alat politik golongan tertentu, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengemban amanah rakyat. "Saya mohon betul, Menkumham jangan memosisikan diri sebagai alat politik golongan tertentu," tegasnya.

Menanggapi keinginan Komisi III memanggil Yasonna, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mempersilakan. "Silakan, silakan saja. Monggo, enggak ada masalah," ujar Bambang di Gedung DPR kemarin.

Menurut Bambang, jika DPR terus melakukan hal-hal seperti ini maka kedua kubu di parlemen akan selalu berselisih, dan parlemen tidak akan pernah kondusif. "Yang pasti, suasana Senayan tidak akan kondusif kalau selalu ada aksi reaksi itu," pungkasnya.

Kiswondari