Arah Politik Demokrat Dinilai Tidak Jelas

JAKARTA - Langkah Partai Demokrat mendukung pemilukada langsung dipertanyakan. Dukungan itu memberi kesan arah politik Demokrat tidak jelas.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpan) Idil Akbar mengatakan, sikap Demokrat bisa menjadi kontraproduktif atau blunder.

Di satu sisi, kata dia, Demokrat kerap menyatakan mengambil peran sebagai penyeimbang pemerintah.

Namun di sisi lain, kata dia, Demokrat terkesan ingin bermain cantik dengan melakukan pencitraan demi Pemilu 2019.

"Demokrat mau main cantik tapi malah tidak cantik. Demokrat sedang bermain api," ujar Idil, Jumat 19 September 2014.

Dia curiga Demokrat mengambil langkah politik tersebut demi mendapatkan posisi strategis di dalam pemerintah mendatang. Misalnya kursi menteri.

Apalagi dalam mendukung mekanisme pemilukada langsung, kata dia, Demokrat menyertai berbagai persyaratan.

Menurut dia, syarat itu menimbulkan kesan Demokrat berusaha melakukan tawar menawar dengan kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sekadar informasi, partai politik di DPR terbelah dalam menyikapi RUU Pilkada, khususnya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.

Fraksi partai politik anggota Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Sebaliknya, PDIP dan partai pendukung Jokowi-JK menginginkan pemilukada langsung. Belakangan, Demokrat mengambil sikap sama dengan PDIP.

Bedanya, Demokrat memberikan 10 syarat yang harus dilaksanakan jika pemilukada dilaksanakan secara langsung, serta larangan pelibatan aparat birokrasi.

Adapun syarat itu antara lain, harus ada uji publik calon kepala daerah, efisiensi dana penyelenggaraan pemilukada, perbaikan aturan pembatasan dana kampanye.

Idil melihat sikap Demokrat mendua. Pada satu sisi ingin merapat ke kubu Jokowi dengan mendukung pemilukada langsung dengan mengajukan syarat.

Namun di sisi lain, kata dia, Demokrat terkesan tidak sepenuhnya mendukung Koalisi Merah Putih.

"Jadi terlihat plin-plan," ujar Idil.