Jokowi Dinilai Bentuk Kabinet Kompromis dengan Parpol

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan struktur kabinetnya dengan 34 kementerian. Rinciannya, 18 kementerian diisi oleh profesional murni dan 16 diisi oleh profesional partai politik.

Postur kabinet tersebut dinilai kompromis dengan kepentingan politik, karena tidak sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye yang bertekad membentuk kabinet profesional bebas dari politikus.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian menilai, jika melihat komposisi kabinet yang dibentuk menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti. Sebab, apa yang dikampanyekan Jokowi soal kabinet profesional tidak bisa diwujudkan.

"Jokowi seolah-olah meralat ucapannya, sebelumnya kabinet ramping juga tidak bisa diwujudkan," ujarnya Senin (15/9/2014).

Padahal, dalam kampanyenya Jokowi secara ekstrem menyebut akan membentuk kabinet ramping dan profesional yang bebas dari orang-orang partai.

"Kan itu yang ingin dibangun oleh Jokowi, kabinet profesional tanpa direcoki oleh partai politik," ujarnya, Senin malam (15/9/2014).

Menurut dia, sejak awal banyak yang meragukan Jokowi bisa mewujudkan kabinet profesional murni tanpa melibatkan orang-orang partai.

Sebab, asumsi masyarakat yang dimaksud kabinet profesional murni adalah orang-orang yang punya keahlian, dan kapabilitas bukan politisi. Kalaupun ada yang berasal dari partai politik, mereka harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan di partai.

Alfan menambahkan, dengan struktur kabinet dimana hampir setengahnya diisi oleh orang-orang partai, menandakan Jokowi harus berhadapan dengan realitas politik bahwa pemerintahannya harus mengakomodasi partai pendukungnya.

"Dari pembagian jatah kursi kabinet terlihat jika Jokowi kompromistis dengan partai-partai penyokongnya. Ini menandakan kabinet yang kompromis dengan partai," timpalnya.

Kalaupun ada orang-orang profesional yang duduk di kabinet Jokowi, harus dicermati apakah mereka profesional yang dikendalikan oleh partai atau tidak.

"Tinggal lihat saja nanti. Ternyata Jokowi dalam praktiknya harus kompromi dengan realitas politik, kompromi seperti ini akan dilihat publik, apakah orang-orang yang dipilih memiliki integritas dan moral yang baik," tandasnya.