Dewan Minta Penggusuran PKL KBS Ditunda

SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya sementara Armuji menilai, menggusur PKL dengan dalih revitalisasi KBS tidak dapat dibenarkan. Sebab ada hal lebih penting yang harus diperhatikan, khususnya ekonomi rakyat kecil.

Dia mengungkapkan, rencana penertiban PKL ini sebenarnya sudah cukup lama diwacanakan pemkot. Namun hingga saat ini, rencana itu tidak pernah terealisasi.

"Jika mau menegakkan Perda, semuanya harus ditindak tegas. Jangan PKL yang kecil kecil saja yang digusur," kata politikus asal PDI-Perjuangan ini, Jumat (29/8/2014).

Sementara itu, anggota fraksi gabungan Partai Hanura, Nasdem, dan PPP (Handap) Bukhori Imron meminta, pemkot tidak hanya menjanjikan lokasi berjualan saja pada PKL.

Para PKL butuh solusi konkrit. Terkait upaya pemerataan ekonomi, pemkot seharusnya dapat bersikap adil pada para pedagang yang sudah lama berjualan di sana.

“Pemkot jangan hanya beri janji, tapi harus sudah siapkan solusi mau dikemanakan selama proses revitasasi KBS nanti. Saya minta rencana penggusuran ini ditunda sampai ada solusi nyata buat para pedagang,” pintanya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Ratna Achjuningrum menjelaskan, di KBS ada dua jenis PKL. Pertama, PKL asongan dan satunya PKL yang berjualan di atas gorong-gorong atau saluran air.

Untuk PKL asongan, secara langsung dikelola dan dibina oleh PDTS KBS. Mereka disediakan lokasi khusus berjualan di sekitar tempat parkir. Namun, selama berjualan mereka tidak diperkenankan memakai meja.

“Sedangkan PKL yang di atas gorong-gorong itu urusan kecamatan dan satpol PP. Yang datang ke dewan ini, mereka yang berjualan diatas gorong-gorong," jelasnya.