Pemerintahan Baru Didesain untuk Menaikkan Harga BBM

JAKARTA - Meski sudah lama pemerintah mengembar-gemborkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun belum ada realisasi nyata sampai saat ini. Dalam RAPBN 2015 yang disampaikan 15 Agustus 2014 lalu mengakatan, bahwa Subsidi energi 2015 mencapai Rp433 triliun lebih.

Menanggapi hal ini, anggota DPR dari fraksi PDI-P Dolfie OFP mengatakan, akan melihat janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan ruang fiskal yang luas kepada pemerintahan baru itu yang seperti apa.

"RAPBN 2015 itu janjinya SBY kan memberikan ruang fiskal yang sangat luas kepada pemerintahan yang baru. Bukan ruang fiskal yang cukup lho, tapi yang luas. Setelah dilihat, tenyata enggak ada ruang fiskal untuk pemerintahan baru," ujarnya di gedung MPR DPR Jakarta sebelum rapat paripurna, Kamis (21/8/2014).

Dolfie mengatakan demikian, karena defisit sudah dipakai semuanya oleh pemerintahan SBY, tersisa hanya Rp20 triliun, dan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sudah dipakai seluruhnya untuk program SBY yang ada sebanyak 362 program. "Nah, pertanyaannya sekarang, ruang fiskalnya itu ada di mana?" ujar dia.

Dolfie menilai, RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru harus menaikkan harga BBM. Di sanalah poinnya.

"Seharusnya ini bisa didapat bukan diperlebar. Karena enggak ada ruang fiskal lagi, belanja K/L sudah habis, defisit sudah dipakai seluruhnya. Ini memang desain untuk pemerintahan baru supaya menaikkan harga BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menilai, dengan memberikan Rp433 triliun untuk subsidi BBM, artinya pemerintah tidak melakukan apapun.

"Kalau dari isi nota keuangan, dengan memberikan angka segitu, artinya kan pemerintah tidak bergerak apa-apa tanpa harus menyentuh kebijakan. Apakah melanjutkan, membatasi atau suplai," ujarnya, kemarin.