Soal KJP, Keinginan Ahok Belum Tentu Berjalan Mulus

JAKARTA - Keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi beasiswa belum tentu berjalan mulus. Pasalnya, masih ada rancangan peraturan daerah (Raperda) soal beasiwa yang harus direvisi.

"Iya betul, ini masih dibahas mekanismenya sambil menunggu revisi raperda beasiswanya," kata Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi saat dihubungi wartawan, Rabu 20 Agustu 2014.

Waluyo mengatakan, pihaknya belum mengetahui dana yang akan diterima oleh peserta didik setelah KJP dinaikan menjadi beasiswa. Karena akan bantak perubahan penting dalam KJP beasiswa.

"Sama, itu juga belum tahu, yang pasti kajian ini harus komperehensif, sebab akan ada perubahan yang sangat fundamental. Termasuk soal sistem, mekanisme dan seterusnya," pungkasnya.

Mengenai penerima, dia menjelaskan, pelajar akan dibagi dalam beberapa paket seperti A, B dan C baik dari sekolah negeri maupun swasta. Sementara, untuk pengelolaan KJP beasiswa nantinya akan berbentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) dengan nama Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan.

"Nanti dikepalai oleh eselon II. Badannya berada di bawah pergub yang sekarang draftnya sudah jadi. Pak Kadis minta ke Gubernur, kalau bisa bulan depan UPT ini sudah jalan buat mengurus beasiswa di APBD 2015. Badan ini bakal urus semuanya mulai dari beasiswa, semuanya termasuk integrasi BOP dan KJP," kata dia.