Kemenkeu Dorong Transaksi Non Tunai di Pemerintahan

JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) saat ini tengah berencana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai transaksi non tunai (cash) di dalam instansi pemerintahan.

"Karena intinya adalah, kita ingin mendorong penggunaan transaksi lebih banyak itu non tunai. Karena itu berkaitan dengan governance dengan accountability, juga sudah banyak. Saya kira dari beberapa waktu lalu, apakah KPK, apakah itu PPATK, jadi kita sangat mensupport," ucap Menteri Keuangan Chatib Basri di kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Lebih lanjut dia menambahkan, kondisi ini mengingat hingga saat ini masih ada sisa 10% dana anggaran yang masih belum menggunakan transaksi non tunai .

"Mungkin banyak tidak tahu, 90% dari dana anggaran itu sudah non tunai. Jadi tinggal 10% yang masih belum," sebutnya.

Menurutnya, dana anggaran yang masih belum menggunakan transaksi non tunai ini dikarenakan ada beberapa pembayaran yang di daerahnya tidak memiliki bank atau bisa dikatakan daerah remote.

"Misalnya gaji guru yang remote di Maluku, di Papua, di timur sana, Anda mau ngirim pakai bank, tapi banknya enggak ada. Jadi terpaksa harus dikirim dengan tunai. Itu sebabnya, pembayaran gaji. Sedangkan transfer daerah itu sudah," sebut dia.

Menurutnya, yang menjadi isu saat ini bukan dari dana APBN ke user, tetapi yang harus nanti dikembangkan ada dua tahap, yakni dari user kepada user yang lain.

"Dia mau enggak pakai. Nah itu tidak sepenuhnya, di tangan pemerintah, karena itu kita kerjasama sama dengan BI. Juga kita berharap ada yang nanti musti ditingkatkan, misalnya belanja bantuan sosial," imbuhnya.

Dirinya pun mencontohkan, nantinya bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat akan bisa melalui rekening.

"Itu sebaiknya nanti, misalnya, saya enggak tahu nanti pemerintah baru, tapi kalau misalnya ada program, BLSM misalnya. Misalnya ada kenaikan BBM, BLSM akan sangat bagus kalau itu di transfernya melalui rekening," jelasnya.