Alasan BI Cetak Uang di Australia Tahun 1999

BOGOR - Bank Indonesia (BI) menegaskan kebenaran pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengakui Indonesia pernah mencetak uang di Australia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan, Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999.

"Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia," kata Mirza Adityaswara di kediaman Presiden SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

Namun Mirza membantah, Indonesia sering mencetak uang di Australia. Menurutnya, pencetakan uang di Australia itu hanya sekali dilakukan. Lalu, kenapa sampai mencetak uang di Australia?

"Masih ingat Y2K (Year 2 Kilo) enggak? Nah, itu dulu Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap uang, kemudian Bank Indonesia pada saat itu melakukan pencetakan di luar negeri," ungkapnya. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)

Tetapi, dia enggan menjelaskan saat ditanya mengapa Australia dipilih sebagai tempat untuk mencetak uang. "Itu nanti tunggu penjelasan lebih lanjut," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi uang itu khusus. Dia pun menjelaskan tentang apa yang dikhawatirkan saat itu, sehingga mencetak uang di luar negeri.

"Ya Y2K waktu itu, ingat enggak semua kantor perlu ada contigensi plan. Kalau tiba-tiba komputer enggak bisa nyala dan sebagainya itu. Termasuk, kalau misalnya masyarakat menjadi resah. Jadi Bank Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan permintaan. Kayak seperti Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih," jelasnya.

Menurutnya, kewenangan pencetakan uang itu ada pada BI. Hal demikian tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah. "Karena memang tahun itu sebelum berlaku undang-undang mata uang. Undang-undang mata uang berlaku 2011," ucapnya.

"Itu pencetakan uang memang berkoordinasi dengan pemerintah. Nah mulai 17 Agustus 2014, uang itu namanya uang NKRI, yang ada tanda tangan Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi kalau 1999 kita bicara kewenangan full Bank Indonesia," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Presiden SBY mengklarifikasi informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mempublikasi kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut dalam rilis tersebut.

Tanggapan dan klarifikasi itu disampaikannya saat jumpa pers di kediamaannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multijuta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu 30 Juli 2014. (Baca: SBY Minta Australia Luruskan Info WikiLeaks)

Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia (NPA).