Ketua Komisi IX Keluhkan Kinerja Menakertrans dan Kepala BNP2TKI

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengeluhkan kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menangani persoalan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terutama mengenai kasus pungutan liar dan pemerasan terhadap TKI di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang kerap terjadi.

Menurut Ribka, sejak BNP2TKI masih dipimpin Jumhur Hidayat dan Muhaimin Iskandar (Cak imin) selaku Menakertrans keduanya tidak pernah sinkron.

"Aku sudah pernah bikin panja, konsorsium asuransi. Sampai sekarang belum dilakukan juga. Itu kan kesimpulan panja itu minta BPK mengaudit dana konsorsium asuransi. Itu gila. Enggak pernah diaudit," ujar Ribka di acara open house di Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014).

"Jumhur bilang ini kan yang beri izin depnaker. Cak imin bilang yang melakukan kan. Seperti itu terus," sambungnya.

Dia pun bahkan menduga sikap BNP2TKI dan Kemenakertrans selama ini sebagai akal-akalan agar bisa bermain mata.

"Apa memang sengaja dibuat seperti ini supaya bisa bermain pemerintahnya? Tapi kan yang kasihan TKI kita. Dari dulu enggak mau sinkron," pungkasnya.

Sekadar diketahui, tim gabungan KPK, Bareskrim Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggelar inspeksi mendadak di Kantor PT Angkasa Pura Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu 26 Juli 2014 dini hari.

Belasan orang diamankan dalam kegiatan tersebut salah satunya, satu oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, dua oknum polisi, dan para calo yang kerap beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, Polda Metro Jaya melepaskan 18 orang yang dijaring dalam inspeksi mendadak (sidak) KPK dan Bareskrim di Bandara Soekarno Hatta, pada Minggu 27 Juli 2014.