Kasus Pemerasan TKI Bukti Penegakan Hukum Lemah

JAKARTA - Kasus pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta menjadi bukti bahwa selama ini penegakan hukum masih lemah.

Lantaran penegakan hukum yang lemah, maka peristiwa ini terus menerus terjadi. "Satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merundung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah," kata Wakil Ketua Tim Pengawas TKI DPR Poempida Hidayatullah melalui pesan singkat, Sabtu (26/7/2014).

Dia mengapresiasi langkah yang ambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri serta berbagai pihak dalam membongkar kasus dugaan pemerasan TKI.

"Inspeksi mendadak KPK di Bandara Soekarno Hatta adalah suatu hal yang perlu diapresiasi," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK, Bareskim Polri, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) UKP4 melakukan inspeksi mendadak di PT Angkasa Pura Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta.

Dalam inspeksi itu, tim gabungan mengamankan belasan orang, termasuk satu oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dua oknum polisi, dan para calo yang kerap beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta.