Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp3,7 M Beli Mobil Mewah

SIDOARJO - Pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2014 dijadikan ajang bagi instansi Pemkab Sidoarjo untuk berlomba-lomba membeli mobil dinas (mobdin). Hal ini terlihat adanya beberapa instansi yang mengajukan anggaran pengadaan mobil.

Bahkan, sejumlah pengadaan kendaraan roda empat tersebut terbilang cukup fantastis. Salah satu adalah di Bagian Umum yang pengajuan anggarannya dibahas Komisi A.

Instansi ini mengalokasikan duit senilai Rp3,7 miliar untuk membeli sejumlah kendaraan dinas mewah. Salah satu usulan pembelian kendaraan jenis Jeep senilai Rp1,91 M.

Selain itu, instansi ini juga mengusulkan pembelian satu unit sedan senilai Rp495 juta, minibus senilai Rp894 juta, dan sejumlah kendaraan jenis lain. Sayangnya, tidak ada rincian yang jelas jenis kendaraan apa saja.

Anggota Komisi A, H Kusman mengatakan, dalam usulan itu tidak dijelaskan untuk apa. "Terutama untuk kendaraan roda empat yang mahal harusnya dijelaskan jenisnya apa saja," tandas politikus PKS yang mengaku kaget atas usulan mobil itu, Selasa (22/7/2014).

Pengajuan kendaraan dinas juga ada dibeberapa instansi lain. Di antaranya Inspektorat mengajukan empat unit mobil dengan nilai total Rp800 juta. Kemudian humas, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), badan perizinan, Dispendukcapil, hingga bagian organisasi.

Menurut Kusman, pengajuan kendaraan dinas itu yang dinilai cukup realistis adalah pengajuan BKD. Sebab, kendaraan operasional di instansi ini sudah cukup lawas, yakni keluaran 2002-2005.

Bukan hanya di Komisi A, dinas yang dibahas komisi lain juga banyak yang mengajukan kendaraan dinas. "Untuk pengajuan kendaraan dinas perlu dikaji lagi, apakah layak atau tidak," ujar anggota Komisi C Zainul Lutfi.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi atas PAK APBD 2014 kemarin, pengadaan kendaraan dinas menjadi sorotan. Salah satunya rencana pengadaan 26 unit mobil operasional Puskesmas se-Sidoarjo yang disoroti Fraksi PKB.

Melalui juru bicaranya H Usman, FKB meminta alangkah baiknya pengadaan mobil operasional puskesmas itu dikaji ulang. "Lebih baik untuk ambulans," tandasnya.

Sedangkan dalam paripurna terkait PAK APBD 2014 sebelumnya, jawaban bupati terkait pengajuan anggaran dalam PAK karena kebutuhan. Namun, lebih mengedepankan prioritas dan penyerapan anggaran.