Kemiskinan di Bali Akibat Banyaknya Upacara Adat

DENPASAR - Kemiskinan yang terjadi di Pulau Dewata Bali, diduga akibat dari banyaknya upacara adat yang dilangsungkan di daerah kepulauan itu. Dalam satu tahun, sedikitnya ada puluhan upacara adat yang mengharuskan warga Bali mengeluarkan uang banyak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga miskin di Bali mengalami peningkatan 0,04 persen. Maret 2014 mencapai 185,20 ribu orang (4,53 persen), naik sekitar 2,43 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin, pada September 2013 yang berjumlah 182,77 ribu jiwa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pememrintahan Desa Ketut Lihadnyana mengatakan, selama ini beras miskin (raskin) hanya digunakan untuk keperluan upacara, tidak dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan dan keagamaan bersama dengan tokoh masyarakat dan lembaga adat, supaya masyarakat Bali bisa memilah-milah kepentingan.

“Kami akui budaya Bali sangat berat, kebutuhan untuk memenuhi upacara adat cukup banyak itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Sekarang ini bagaimana caranya mereka upacara sekedarnya saja tidak jor-joran,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (3/7/2014).

Ditambahkan dia, di Karangasem saja warganya hampir setiap tahun memiliki utang Rp4 juta untuk upacara adat, bekerja tahun ini untuk melunasi tahun lalu. Untuk mengurangi angka kemiskinan, berbagai kegiatan proyek pemerintah khususnya padat karya juga digenjot.

Masyarakat juga diminta meningkatkan potensi UMKM. Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali juga akan mengendalian laju peningkatan inflasi daerah melalui pengendalian harga kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga akan mengefektifkan tim pemantau harga komoditas pangan, kushusnya harga pangan strategis di tingkat pasar desa, serta melakukan langkah anstisipasi terhadap kenaikan harga di bulan-bulan tertentu.

“Naiknya anka kemiskinan ini disebabkan kebutuhan pokok yang semakin meningkat, untuk itu kami dalam menekan angka kemiskinan ini bekerjasama dengan TPID untuk menekan harga pangan yang semakin tinggi,” tukasnya.

Mengingat kemiskinan lebih banyak terjadi di kalangan petani dan nelayan, Lihadnyana memastikan bahwa bantuan subsidi kepada petani agar tepat sasaran kepada penerima program rumah tangga sasaran.