Pemerintah diminta awasi proses hukum penggunting kain Kakbah

Sindonews.com - Anggota Komisi VIII Hasrul Azwar meminta agar ada bantuan hukum dari pemerintah Indonesia terhadap pelaku penggunting kain penutup Kakbah.

Meski menyesalkan perbuatan yang dilakukan jemaah asal Sulawesi Selatan Hajjah Nur Jannah binti Amiin, Hasrul tetap mengimbau agar pemerintah memberikan bantuan hukum.

"Jadi kita menyesalkan, sekalipun sudah bersalah, berdampingan hukum dalam hal ini Kedubes Indonesia di Saudi Arabia tak boleh lepas," kata Hasrul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Dalam kesemapatan itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengkritisi biro perjalanan umrah yang menaungi Nur Jannah hingga terjadi peristiwa tersebut.

"Mungkin penyelenggara umrah yang memberikan dia ke sana tidak menjelaskan secara sempurna. Itu dia penerangan di wilayah sana bagaimana," tuntasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali juga angkat bicara mengenai persoalan ini. Kata dia, tak masalah apabila ada jemaah yang berkeinginan untuk mendapatkan kain penutup Kakbah itu. Namun, dirinya mengimbau agar cara yang digunakan tidak melanggar hukum.

"Kalau jadi kenang-kenangan ya bolehlah, tetapi harus diperoleh dengan cara yang benar, menggunting sama saja mencuri," ujarnya di tempat yang sama.

Baca berita:
Penjelasan Menag soal jemaah umrah gunting kain Kakbah