Pemerintah diminta segera sejahterakan rakyat

Sindonews.com - Dewasa ini rakyat kecil masih menjadi korban yang tidak adil, dan belum mendapatkan haknya secara konstitusi sebagaimana tertuang di dalam undang-undang Kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009.

"Sistem jaminan sosial kepada rakyat harus diperkuat, sistemnya mulai 2013 ini APBN sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (2/1/2013).

Dia berjanji, PDIP sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak rakyat kecil. Bahkan, dia meminta kepada seluruh kader PDIP untuk segera bergabung dengan rakyat untuk dapat mengambil aspirasi rakyat bawah.

"PDIP bertekad untuk menjadikan urat syaraf kepartaian untuk berpihak kepada rakya, pengorganisasian dan kader partai harus terus bergerak bersama dinamika rakyat Indonesia,"

Dia menambahkan, PDIP akan terus mendorong program partai dan mendorong kepada kebijakan pemerintah melalui optimalisasi program pemberdayaan masyarakat luas diberbagai sektor.

"PDIP akan terus melalui hak konstutusional DPR dalam fungsi pengawasan, hak budget dan legislasi, mendorong dan mendesak pemerintah agar tetap bekerja dan menujukkan sikap optimis kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional dan menghjentikan pernyataan yang bernada Keluhan," imbuhnya.

Tambahnya, pemerintah pusat dan daerah harus bisa bersinergi untuk menciptakan lapangan kera untuk warga miskin demi kesejehteraan mereka. "Persoalan pemerataan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, harus jadi prioritas pengambilan keputusan politik pemerintah pusat dan daerah," katanya.