Wapres kritik pemda soal DAU

Sindonews.com – Wakil Presiden Boediono memandang perlu penataan kebijakan dalam pelaksanaan otonomi di daerah. Menurutnya, banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran, dan perlu adanya sinergi sumberdaya di pusat dan daerah.

“Masalah ini perlu dibahas lagi dengan mantap,” ujar Boediono, pada Kongres Ikatan sarjana ekonomi Indonesia (ISEI) XVIII di Yogyakarta, Rabu (3/10/2012).

Wapres mencontohkan, dana alokasi umum (DAU) yang digelontorkan ke daerah banyak yang peruntukkannya tidak tepat sasaran.

Misalnya, untuk belanja bagi para pegawai. Sesuai aturan yang ada, dana itu tidak boleh untuk honorarium dan gaji. Namun masih saja ada daerah yang salah dalam menerapkan anggaran tersebut.

Aturan yang sudah ada, perlu dipertegas dengan beberapa penjabaran. Cara ini akan menghindarkan dari pembengkakan anggaran. Namun, kadang justru terentur dengan kepentingan politik. “Terkadang dana itu justru untuk kepentingan politis,” kritiknya.

Atas permasalahan seperti ini perlu adanya standarisasi untuk melihat perkembangan daerah. Sebab pelaksanaan otonomi daerah belum merata.