Hartati, loyalis yang tercampak

Kamis, 13 September 2012 - 01:49 WIB
Hartati, loyalis yang tercampak
Hartati, loyalis yang tercampak
A A A
Sindonews.com - Pengusaha sukses Hartati Murdaya sudah tidak asing lagi dalam kedekatannya dengan poros Cikeas. Pasalnya, sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, Hartati kerap membantu SBY dalam mencapai kursi jabatan yang lebih empuk.

Perempuan bernama lengkap Siti Hartati Tjakra Murdaya itu tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus berjiwa filantropi.

Sejak lama dia sudah dikenal sangat dekat dengan kalangan jenderal dan politikus. Bahkan sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan belakangan terjun di dunia politik menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Keterlibatannya di partai pemenang Pemilu 2009 inilah yang membuat Hartati begitu dekat dengan keluarga Cikeas.

Kedekatan pengusaha lulusan Universitas Trisaksi Jakarta ini mengental, ketika SBY ingin menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil presiden.

Saat itu mantan Presiden ke-4 KH Abdurrahman atau biasa disapa Gus Dur itu dimakzulkan, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri naik menjadi RI-1 menggantikan Almarhum Gus Dur itu. MPR kemudian membuka pencalonan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong itu.

Hartati yang ketika itu anggota Fraksi Utusan Golongan, bersama Achmad Mubarok, menjadi penyokong suami dari Ibu Ani Yudhoyono itu. Mereka (Hartati dan Mubarok) mengedarkan formulir untuk mendapat setidaknya 70 tanda tangan, syarat minimal pencalonan.

Pada Sidang Istimewa MPR hari ketiga ketika itu, Hartati menenteng formulir dukungan 90 anggota Majelis. Yudhoyono lalu bertarung dengan Hamzah Haz, Akbar Tandjung, Siswono Yudohusodo, dan Agum Gumelar.

Hamzah, yang dijagokan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Reformasi, meraup suara terbanyak, mengalahkan SBY. Sehingga Hamzah menempati jabatan sebagai wakil presiden atau RI-2 mendampingi Megawati.

Namun loyalitas Hartati kepada SBY tak sampai di situ. Ketika SBY maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, Hartati kembali menyorongkan bantuan.

Hartati tak turun langsung ke lapangan menampilkan wajahnya. Dia berkutat di belakang layar dengan tim yang sudah dia siapkan untuk kemenangan SBY menjadi presiden pada 2004 lalu. Sepak terjang Hartati menjadikannya salah seorang tokoh kunci yang berada di balik layar kesuksesan SBY menjadi RI-1 pada Pilpres 2004 lalu.

Kesetiaan Hartati kepada SBY terus berlanjut sampai Pemilu 2009, saat SBY akan kembali maju sebagai calon presiden untuk kedua kalinya. Hartati termasuk orang yang menyokong dana pemenangan pasangan SBY-Boediono.

Sepanjang masa kampanye, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres), Hartati hampir selalu berada di sisi SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Hartati juga selalu mengikuti rombongan kampanye SBY bersama beberapa staf pribadinya.

Dengan menumpang pesawat Trans Wisata (TW) yang disewa tim konsultan politik SBY, Fox Indonesia, Hartati selalu menjadi orang pertama yang duduk di kursi VIP (very important person).

Selama 2008-2009 Hartati pun merelakan salah satu rumah pribadinya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi posko pemenangan SBY-Boediono.

Kedekatan antara Hartati dan SBY semakin erat saat mantan anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan ini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Berbagai kegiatan besar yang dihelat Partai Demokrat pun mayoritas digelar di Gedung Jakarta Internasional Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta Pusat, yang selama ini dikelola langsung oleh Hartati.

Selain kedekatan di partai, hubungan Hartati dan SBY selaku presiden juga kental. Di pemerintahan, Hartati masuk dalam salah satu komite yang dibentuk pemerintah yaitu Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang dipimpin Chairul Tanjung.

Sayangnya, meski kedekatan dengan penguasa itu terlihat sangat istimewa, tak mampu melepaskan pengusaha nasional ini dari jeratan hukum dalam kasus penyuapan Bupati Buol.

Seperti diketahui, SBY berulang kali menyampaikan dirinya tak pernah mau melakukan intervensi terhadap hukum. Sikap SBY ini berlaku juga untuk Hartati, yang konon merupakan kasir Demokrat dan Cikeas.

Bisa terlihat, tak seorang pun kader Demokrat mau mendampingi, saat Hartati terbelit kasus ini.

Hartati pun memilih mengundurkan diri dari partai berlambang bintang mercy itu, serta mundur sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN).

"Saya menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat karena diminta untuk berkontribusi memajukan partai. Demikian pula ketika diminta menjadi anggota KEN, saya menerimanya karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara. Ketika sekarang ada persoalan yang menimpa diri saya, tentunya lebih baik saya mundur dari kedua jabatan tersebut, karena tidak mungkin saya menjalankan tugas sebagaimana seharusnya," kata Hartati dalam pesan elektroniknya, Senin 13 Agustus 2012 lalu.

Pengamat menilai, SBY telah mencampakkan Hartati. Hartati sudah tidak lagi manis bagi SBY.

Pengamat politik Adhie Massardi berpendapat, cara yang dilakukan SBY ini dikarenakan menantu dari Almarhum Sarwo Edhie ini tidak punya pilihan lain.

"Hartati punya lawan politik yang besar (PDIP). Kalau dibela SBY maka akan menimbulkan serangan badai politik yang lebih besar," kata Adhie, Rabu 12 September 2012 kemarin.

Sementara kader Demokrat hanya bisa bersuara dari jauh. Sebagian besar berpendapat menyerahkan sepenuhnya kasus Hartati ke KPK.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengeluarkan pernyataan aneh. Dia merasa terenyuh dengan keluarnya Hartati dari partai berlambang mercy itu.

"Saya selaku kader Partai Demokrat cukup terenyuh, kembali sekali lagi kader Partai Demokrat terkena musibah kasus yang itu ditangani KPK," kata pria yang biasa di sapa Ibas di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 14 Agustus 2012 lalu.

Putra bungsu Presiden SBY ini menegaskan, partai yang dimiliki ayahnya ini berkomitmen dan konsisten, apa yang menjadi ranah hukum harus dikedepankan.

"Tentunya itu menjadi kewenangan hukum, kami tidak sedikit juga memberitahukan kepada seluruh kader bahwa Partai Demokrat diharuskan dan diwajibkan sistem politik yang dimulai dan sesuai etika Partai Demokrat," papar Ibas.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3480 seconds (0.1#10.140)